B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. Sumber data: Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi..
Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) menempatkan butir 29b — Bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaan dari 11 aspek pengelolaan. — sebagai bagian dari kriteria Akuntabilitas dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 4.1.
Pengelolaan butir ini melingkupi seluruh 8 fakultas dan 56 program studi, dengan 17.784 mahasiswa aktif dan 768 dosen, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 259, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Arahnya mengikuti visi Unismuh Makassar: "Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri".
Kebijakan. Pemenuhan butir 29b dipayungi statuta, rencana strategis, dan pedoman mutu Unismuh Makassar yang ditetapkan Badan Pembina Harian bersama Rektor, lalu diturunkan menjadi standar mutu pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
Pelaksanaan. Tolok ukur yang dipakai adalah rumusan resmi butir ini: B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
Sumber data: Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.. Pelaksanaannya dikoordinasikan Lembaga Penjaminan Mutu bersama unit terkait dan dilaporkan berkala melalui pangkalan data internal yang disinkronkan dengan PDDikti.
Hasil. Capaian butir ini menopang status akreditasi institusi Unggul berdasarkan SK BAN-PT Nomor 31/SK/BAN-PT/Ak/PT/I/2024 yang berlaku sampai 23 Januari 2029. Bukti pemenuhannya ditarik dari Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.
Evaluasi dan tindak lanjut. Audit Mutu Internal tahunan memeriksa butir ini. Temuan ditutup melalui rapat tinjauan manajemen tingkat universitas, lalu hasilnya menjadi masukan bagi siklus perencanaan berikutnya.